group detik

Category: Blog

Your blog category

  • Kapolda Sumsel Tegaskan Transparansi, BPK RI Periksa Tata Kelola dan Kepatuhan Organisasi

    Kapolda Sumsel Tegaskan Transparansi, BPK RI Periksa Tata Kelola dan Kepatuhan Organisasi

    Kapolda Sumsel Tegaskan Transparansi, BPK RI Periksa Tata Kelola dan Kepatuhan Organisasi

    PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi melalui Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (18/8/2026).

     

    Kegiatan dibuka langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dan diikuti Tim Pemeriksa BPK RI, pendamping Itwasum Polri, Wakapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama Polda Sumsel, serta Kapolres jajaran baik secara langsung maupun virtual.

     

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Pemeriksa BPK RI. Menurutnya, pemeriksaan bukan semata-mata proses evaluasi administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk melihat kondisi organisasi secara objektif sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

     

    “Pemeriksaan ini menjadi instrumen yang sangat vital untuk mendiagnosis kesehatan organisasi agar tata kelola benar-benar berjalan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

     

    Kapolda menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Karena itu, Polda Sumsel memandang BPK RI sebagai mitra strategis dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi bagi penyempurnaan tata kelola organisasi.

     

    Pemeriksaan Semester II Tahun 2026 tersebut berfokus pada kepatuhan sistem informasi Kamtibmas serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada administrasi dan penegakan hukum lalu lintas.

     

    Pada aspek lalu lintas, Kapolda menekankan pentingnya penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mulai dari perluasan cakupan perangkat hingga integrasi data dan sistem administrasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai penting untuk mendorong proses penegakan hukum yang semakin transparan sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dengan masyarakat.

     

    Kapolda juga menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi Kamtibmas, khususnya antara Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pamapta, layanan kepolisian 110, dan sistem operasional lainnya. Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat sekaligus meningkatkan response time personel di lapangan.

     

    Kepada seluruh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Satuan Wilayah yang menjadi objek pemeriksaan, Kapolda meminta agar memberikan dukungan penuh serta menyampaikan seluruh data dan kondisi organisasi secara terbuka.

     

    “Siapkan seluruh dokumen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Jangan ada data atau informasi yang ditutupi. Apabila ditemukan kelemahan, sampaikan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat menjadi bahan pembenahan bagi kita,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

     

    Kapolda juga meminta Irwasda Polda Sumsel mengoordinasikan pendampingan pemeriksaan secara melekat agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, efektif, dan tetap tidak mengganggu pelayanan rutin kepolisian kepada masyarakat.

     

    Pelaksanaan pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan sistem tata kelola Polda Sumsel terus bergerak menuju organisasi yang semakin profesional, transparan, dan berbasis data. Setiap temuan dan rekomendasi diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sehingga kelemahan organisasi tidak hanya diketahui, tetapi segera ditindaklanjuti.

     

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dari upaya Polda Sumsel melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

     

    “Evaluasi dan rekomendasi BPK RI menjadi masukan penting untuk memperkuat akuntabilitas, menyempurnakan tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

     

    Menurutnya, transparansi dalam pemeriksaan juga menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang sehat. Keterbukaan terhadap kondisi yang sebenarnya akan memudahkan proses identifikasi persoalan sekaligus mempercepat langkah pembenahan di setiap satuan kerja dan satuan wilayah.

     

    Melalui pemeriksaan kinerja dan kepatuhan Semester II Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Setiap evaluasi dan rekomendasi akan menjadi bagian dari proses pembenahan untuk menghadirkan tata kelola kepolisian yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Bumi Sriwijaya.

  • Kapolda Sumsel Tegaskan Transparansi, BPK RI Periksa Tata Kelola dan Kepatuhan Organisasi

    Kapolda Sumsel Tegaskan Transparansi, BPK RI Periksa Tata Kelola dan Kepatuhan Organisasi

    Kapolda Sumsel Tegaskan Transparansi, BPK RI Periksa Tata Kelola dan Kepatuhan Organisasi

    PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi melalui Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (18/8/2026).

     

    Kegiatan dibuka langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dan diikuti Tim Pemeriksa BPK RI, pendamping Itwasum Polri, Wakapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama Polda Sumsel, serta Kapolres jajaran baik secara langsung maupun virtual.

     

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Pemeriksa BPK RI. Menurutnya, pemeriksaan bukan semata-mata proses evaluasi administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk melihat kondisi organisasi secara objektif sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

     

    “Pemeriksaan ini menjadi instrumen yang sangat vital untuk mendiagnosis kesehatan organisasi agar tata kelola benar-benar berjalan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

     

    Kapolda menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Karena itu, Polda Sumsel memandang BPK RI sebagai mitra strategis dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi bagi penyempurnaan tata kelola organisasi.

     

    Pemeriksaan Semester II Tahun 2026 tersebut berfokus pada kepatuhan sistem informasi Kamtibmas serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada administrasi dan penegakan hukum lalu lintas.

     

    Pada aspek lalu lintas, Kapolda menekankan pentingnya penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mulai dari perluasan cakupan perangkat hingga integrasi data dan sistem administrasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai penting untuk mendorong proses penegakan hukum yang semakin transparan sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dengan masyarakat.

     

    Kapolda juga menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi Kamtibmas, khususnya antara Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pamapta, layanan kepolisian 110, dan sistem operasional lainnya. Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat sekaligus meningkatkan response time personel di lapangan.

     

    Kepada seluruh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Satuan Wilayah yang menjadi objek pemeriksaan, Kapolda meminta agar memberikan dukungan penuh serta menyampaikan seluruh data dan kondisi organisasi secara terbuka.

     

    “Siapkan seluruh dokumen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Jangan ada data atau informasi yang ditutupi. Apabila ditemukan kelemahan, sampaikan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat menjadi bahan pembenahan bagi kita,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

     

    Kapolda juga meminta Irwasda Polda Sumsel mengoordinasikan pendampingan pemeriksaan secara melekat agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, efektif, dan tetap tidak mengganggu pelayanan rutin kepolisian kepada masyarakat.

     

    Pelaksanaan pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan sistem tata kelola Polda Sumsel terus bergerak menuju organisasi yang semakin profesional, transparan, dan berbasis data. Setiap temuan dan rekomendasi diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sehingga kelemahan organisasi tidak hanya diketahui, tetapi segera ditindaklanjuti.

     

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dari upaya Polda Sumsel melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

     

    “Evaluasi dan rekomendasi BPK RI menjadi masukan penting untuk memperkuat akuntabilitas, menyempurnakan tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

     

    Menurutnya, transparansi dalam pemeriksaan juga menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang sehat. Keterbukaan terhadap kondisi yang sebenarnya akan memudahkan proses identifikasi persoalan sekaligus mempercepat langkah pembenahan di setiap satuan kerja dan satuan wilayah.

     

    Melalui pemeriksaan kinerja dan kepatuhan Semester II Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Setiap evaluasi dan rekomendasi akan menjadi bagian dari proses pembenahan untuk menghadirkan tata kelola kepolisian yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Bumi Sriwijaya.

  • Targetkan 810 Ton Bawang Putih Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional

    Targetkan 810 Ton Bawang Putih Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional

    Dok. TBN

     Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat kontribusinya terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di lima wilayah Polres jajaran. Dengan total lahan mencapai 81 hektare dan target produksi 810 ton, Sumatera Selatan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam gerakan nasional tersebut.

    Penanaman dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Mua Enim. Kegiatan tersebut terhubung melalui video conference dengan penanaman bawang putih serentak nasional yang dipusatkan di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel bersama jajaran mengikuti rangkaian penanaman nasional yang terhubung langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pertanian, Forkopimda Sumsel, Bupati Muara Enim beserta Forkopimda, para Pejabat Utama Polda Sumsel, kelompok tani, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.

    Program penanaman bawang putih ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Komoditas bawang putih menjadi salah satu perhatian strategis karena kebutuhan nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor.

    Polda Sumsel menyiapkan lahan seluas 81 hektare yang tersebar di lima wilayah Polres, yakni Polres Muara Enim, Polres Lahat, Polres Pagar Alam, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, dan Polres Empat Lawang. Program tersebut melibatkan 113 petani yang tergabung dalam 14 kelompok tani.

    Pada penanaman serentak kali ini digunakan tiga varietas bibit bawang putih, yakni Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih. Seluruh lahan tersebut disiapkan untuk mendukung target produksi sebanyak 810 ton yang direncanakan dipanen pada November 2026. Dilansir dari TBN Sumsel, Kamis (20/8/26).

    Dalam laporannya kepada Kapolri, Kapolda Sumsel menyampaikan bahwa program tersebut mendapat dukungan Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda, Dinas Pertanian, akademisi Universitas Sriwijaya, Bhayangkari Daerah Sumsel, serta Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

    “Secara keseluruhan total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare. Kami menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insyaallah akan dipanen pada November 2026,” ujar Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

    Kapolda Sumsel juga menyampaikan bahwa ketersediaan bibit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan program. Karena itu, Polda Sumsel mendorong adanya dukungan lebih lanjut dari Kementerian Pertanian agar area tanam dapat diperluas mengingat potensi lahan di Sumatera Selatan masih sangat terbuka.

    Secara nasional, penanaman serentak pada 19 Agustus 2026 dilaksanakan di 14 Polda dan 59 Polres jajaran dengan luas lahan mencapai 279,53 hektare dan potensi hasil sekitar 2.795,3 ton. Program tersebut melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani.

    Dengan luas lahan 81 hektare, Polda Sumsel tercatat sebagai kontributor lahan terbesar kedua secara nasional setelah Polda Nusa Tenggara Barat, disusul Polda Jawa Barat. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan kontribusi signifikan dalam gerakan nasional menuju swasembada bawang putih.

    Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa program swasembada bawang putih merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

    “Terus semangat dan mari kita sama-sama menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada, khususnya swasembada bawang putih,” tegas Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

    Bagi Sumatera Selatan, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada petani melalui pemanfaatan lahan produktif dan penguatan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok tani.

    Keberlanjutan program menjadi perhatian utama agar gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Pengawalan proses pemeliharaan hingga panen menjadi bagian penting untuk memastikan target produksi dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan Polda Sumsel dalam program swasembada bawang putih merupakan bentuk dukungan nyata terhadap agenda ketahanan pangan nasional.

    “Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal proses penanaman, pemeliharaan hingga panen. Targetnya bukan hanya meningkatkan produksi bawang putih, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani dan secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

    Ia menambahkan bahwa semangat mendukung ketahanan pangan nasional tersebut sejalan dengan tagline Kapolda Sumsel, “Sudahkah Anda Berbuat Baik Hari Ini?” yang terus digelorakan kepada seluruh personel jajaran Polda Sumatera Selatan.

  • Targetkan 810 Ton Bawang Putih Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional

    Targetkan 810 Ton Bawang Putih Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional

    Dok. TBN

     Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat kontribusinya terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di lima wilayah Polres jajaran. Dengan total lahan mencapai 81 hektare dan target produksi 810 ton, Sumatera Selatan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam gerakan nasional tersebut.

    Penanaman dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Mua Enim. Kegiatan tersebut terhubung melalui video conference dengan penanaman bawang putih serentak nasional yang dipusatkan di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel bersama jajaran mengikuti rangkaian penanaman nasional yang terhubung langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pertanian, Forkopimda Sumsel, Bupati Muara Enim beserta Forkopimda, para Pejabat Utama Polda Sumsel, kelompok tani, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.

    Program penanaman bawang putih ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Komoditas bawang putih menjadi salah satu perhatian strategis karena kebutuhan nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor.

    Polda Sumsel menyiapkan lahan seluas 81 hektare yang tersebar di lima wilayah Polres, yakni Polres Muara Enim, Polres Lahat, Polres Pagar Alam, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, dan Polres Empat Lawang. Program tersebut melibatkan 113 petani yang tergabung dalam 14 kelompok tani.

    Pada penanaman serentak kali ini digunakan tiga varietas bibit bawang putih, yakni Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih. Seluruh lahan tersebut disiapkan untuk mendukung target produksi sebanyak 810 ton yang direncanakan dipanen pada November 2026. Dilansir dari TBN Sumsel, Kamis (20/8/26).

    Dalam laporannya kepada Kapolri, Kapolda Sumsel menyampaikan bahwa program tersebut mendapat dukungan Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda, Dinas Pertanian, akademisi Universitas Sriwijaya, Bhayangkari Daerah Sumsel, serta Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

    “Secara keseluruhan total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare. Kami menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insyaallah akan dipanen pada November 2026,” ujar Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

    Kapolda Sumsel juga menyampaikan bahwa ketersediaan bibit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan program. Karena itu, Polda Sumsel mendorong adanya dukungan lebih lanjut dari Kementerian Pertanian agar area tanam dapat diperluas mengingat potensi lahan di Sumatera Selatan masih sangat terbuka.

    Secara nasional, penanaman serentak pada 19 Agustus 2026 dilaksanakan di 14 Polda dan 59 Polres jajaran dengan luas lahan mencapai 279,53 hektare dan potensi hasil sekitar 2.795,3 ton. Program tersebut melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani.

    Dengan luas lahan 81 hektare, Polda Sumsel tercatat sebagai kontributor lahan terbesar kedua secara nasional setelah Polda Nusa Tenggara Barat, disusul Polda Jawa Barat. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan kontribusi signifikan dalam gerakan nasional menuju swasembada bawang putih.

    Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa program swasembada bawang putih merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

    “Terus semangat dan mari kita sama-sama menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada, khususnya swasembada bawang putih,” tegas Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

    Bagi Sumatera Selatan, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada petani melalui pemanfaatan lahan produktif dan penguatan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok tani.

    Keberlanjutan program menjadi perhatian utama agar gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Pengawalan proses pemeliharaan hingga panen menjadi bagian penting untuk memastikan target produksi dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan Polda Sumsel dalam program swasembada bawang putih merupakan bentuk dukungan nyata terhadap agenda ketahanan pangan nasional.

    “Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal proses penanaman, pemeliharaan hingga panen. Targetnya bukan hanya meningkatkan produksi bawang putih, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani dan secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

    Ia menambahkan bahwa semangat mendukung ketahanan pangan nasional tersebut sejalan dengan tagline Kapolda Sumsel, “Sudahkah Anda Berbuat Baik Hari Ini?” yang terus digelorakan kepada seluruh personel jajaran Polda Sumatera Selatan.

  • Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional Dan Targetkan 810 Ton Bawang Putih

    Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional Dan Targetkan 810 Ton Bawang Putih

     

    Dok. TBN

     Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat kontribusinya terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di lima wilayah Polres jajaran. Dengan total lahan mencapai 81 hektare dan target produksi 810 ton, Sumatera Selatan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam gerakan nasional tersebut.

    Penanaman dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Mua Enim. Kegiatan tersebut terhubung melalui video conference dengan penanaman bawang putih serentak nasional yang dipusatkan di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel bersama jajaran mengikuti rangkaian penanaman nasional yang terhubung langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pertanian, Forkopimda Sumsel, Bupati Muara Enim beserta Forkopimda, para Pejabat Utama Polda Sumsel, kelompok tani, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.

    Program penanaman bawang putih ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Komoditas bawang putih menjadi salah satu perhatian strategis karena kebutuhan nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor.

    Polda Sumsel menyiapkan lahan seluas 81 hektare yang tersebar di lima wilayah Polres, yakni Polres Muara Enim, Polres Lahat, Polres Pagar Alam, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, dan Polres Empat Lawang. Program tersebut melibatkan 113 petani yang tergabung dalam 14 kelompok tani.

    Pada penanaman serentak kali ini digunakan tiga varietas bibit bawang putih, yakni Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih. Seluruh lahan tersebut disiapkan untuk mendukung target produksi sebanyak 810 ton yang direncanakan dipanen pada November 2026. Dilansir dari TBN Sumsel, Kamis (20/8/26).

    Dalam laporannya kepada Kapolri, Kapolda Sumsel menyampaikan bahwa program tersebut mendapat dukungan Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda, Dinas Pertanian, akademisi Universitas Sriwijaya, Bhayangkari Daerah Sumsel, serta Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

    “Secara keseluruhan total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare. Kami menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insyaallah akan dipanen pada November 2026,” ujar Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

    Kapolda Sumsel juga menyampaikan bahwa ketersediaan bibit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan program. Karena itu, Polda Sumsel mendorong adanya dukungan lebih lanjut dari Kementerian Pertanian agar area tanam dapat diperluas mengingat potensi lahan di Sumatera Selatan masih sangat terbuka.

    Secara nasional, penanaman serentak pada 19 Agustus 2026 dilaksanakan di 14 Polda dan 59 Polres jajaran dengan luas lahan mencapai 279,53 hektare dan potensi hasil sekitar 2.795,3 ton. Program tersebut melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani.

    Dengan luas lahan 81 hektare, Polda Sumsel tercatat sebagai kontributor lahan terbesar kedua secara nasional setelah Polda Nusa Tenggara Barat, disusul Polda Jawa Barat. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan kontribusi signifikan dalam gerakan nasional menuju swasembada bawang putih.

    Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa program swasembada bawang putih merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

    “Terus semangat dan mari kita sama-sama menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada, khususnya swasembada bawang putih,” tegas Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

    Bagi Sumatera Selatan, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada petani melalui pemanfaatan lahan produktif dan penguatan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok tani.

    Keberlanjutan program menjadi perhatian utama agar gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Pengawalan proses pemeliharaan hingga panen menjadi bagian penting untuk memastikan target produksi dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan Polda Sumsel dalam program swasembada bawang putih merupakan bentuk dukungan nyata terhadap agenda ketahanan pangan nasional.

    “Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal proses penanaman, pemeliharaan hingga panen. Targetnya bukan hanya meningkatkan produksi bawang putih, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani dan secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

    Ia menambahkan bahwa semangat mendukung ketahanan pangan nasional tersebut sejalan dengan tagline Kapolda Sumsel, “Sudahkah Anda Berbuat Baik Hari Ini?” yang terus digelorakan kepada seluruh personel jajaran Polda Sumatera Selatan.

  • Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional Dan Targetkan 810 Ton Bawang Putih

    Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional Dan Targetkan 810 Ton Bawang Putih

     

    Dok. TBN

     Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat kontribusinya terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di lima wilayah Polres jajaran. Dengan total lahan mencapai 81 hektare dan target produksi 810 ton, Sumatera Selatan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam gerakan nasional tersebut.

    Penanaman dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Mua Enim. Kegiatan tersebut terhubung melalui video conference dengan penanaman bawang putih serentak nasional yang dipusatkan di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel bersama jajaran mengikuti rangkaian penanaman nasional yang terhubung langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pertanian, Forkopimda Sumsel, Bupati Muara Enim beserta Forkopimda, para Pejabat Utama Polda Sumsel, kelompok tani, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.

    Program penanaman bawang putih ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Komoditas bawang putih menjadi salah satu perhatian strategis karena kebutuhan nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor.

    Polda Sumsel menyiapkan lahan seluas 81 hektare yang tersebar di lima wilayah Polres, yakni Polres Muara Enim, Polres Lahat, Polres Pagar Alam, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, dan Polres Empat Lawang. Program tersebut melibatkan 113 petani yang tergabung dalam 14 kelompok tani.

    Pada penanaman serentak kali ini digunakan tiga varietas bibit bawang putih, yakni Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih. Seluruh lahan tersebut disiapkan untuk mendukung target produksi sebanyak 810 ton yang direncanakan dipanen pada November 2026. Dilansir dari TBN Sumsel, Kamis (20/8/26).

    Dalam laporannya kepada Kapolri, Kapolda Sumsel menyampaikan bahwa program tersebut mendapat dukungan Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda, Dinas Pertanian, akademisi Universitas Sriwijaya, Bhayangkari Daerah Sumsel, serta Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

    “Secara keseluruhan total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare. Kami menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insyaallah akan dipanen pada November 2026,” ujar Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

    Kapolda Sumsel juga menyampaikan bahwa ketersediaan bibit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan program. Karena itu, Polda Sumsel mendorong adanya dukungan lebih lanjut dari Kementerian Pertanian agar area tanam dapat diperluas mengingat potensi lahan di Sumatera Selatan masih sangat terbuka.

    Secara nasional, penanaman serentak pada 19 Agustus 2026 dilaksanakan di 14 Polda dan 59 Polres jajaran dengan luas lahan mencapai 279,53 hektare dan potensi hasil sekitar 2.795,3 ton. Program tersebut melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani.

    Dengan luas lahan 81 hektare, Polda Sumsel tercatat sebagai kontributor lahan terbesar kedua secara nasional setelah Polda Nusa Tenggara Barat, disusul Polda Jawa Barat. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan kontribusi signifikan dalam gerakan nasional menuju swasembada bawang putih.

    Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa program swasembada bawang putih merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

    “Terus semangat dan mari kita sama-sama menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada, khususnya swasembada bawang putih,” tegas Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

    Bagi Sumatera Selatan, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada petani melalui pemanfaatan lahan produktif dan penguatan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok tani.

    Keberlanjutan program menjadi perhatian utama agar gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Pengawalan proses pemeliharaan hingga panen menjadi bagian penting untuk memastikan target produksi dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan Polda Sumsel dalam program swasembada bawang putih merupakan bentuk dukungan nyata terhadap agenda ketahanan pangan nasional.

    “Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal proses penanaman, pemeliharaan hingga panen. Targetnya bukan hanya meningkatkan produksi bawang putih, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani dan secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

    Ia menambahkan bahwa semangat mendukung ketahanan pangan nasional tersebut sejalan dengan tagline Kapolda Sumsel, “Sudahkah Anda Berbuat Baik Hari Ini?” yang terus digelorakan kepada seluruh personel jajaran Polda Sumatera Selatan.

  • Polisi Dilarang Bawa Senpi Saat Kawal Demo, Kedepankan Pendekatan Humanis

    Polisi Dilarang Bawa Senpi Saat Kawal Demo, Kedepankan Pendekatan Humanis

    Foto: Imam Kurniawan/RM.
    Foto: Imam Kurniawan/RM.
    Polda Metro Jaya menegaskan, personel yang bertugas mengamankan aksi penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa senjata api. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengamanan aksi unjuk rasa.

    Penegasan tersebut disampaikan Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Laode Aries dalam apel pagi. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh personel agar mengedepankan pendekatan profesional dan humanis saat menjalankan tugas.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, larangan membawa senjata api dalam pengamanan aksi merupakan bagian dari SOP pelayanan penyampaian pendapat di muka umum.

    “Ya, tadi pada saat apel pagi disampaikan oleh Karo Ops Kombes Laode Aries, ini merupakan Standard Operating Procedure. Jadi tidak boleh membawa senjata api dalam pelaksanaan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum,” ujar Budi.

    Budi menegaskan, seluruh personel diminta menjalankan tugas pengamanan secara profesional dan humanis. Menurutnya, masyarakat yang menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia.

    “Kita sama-sama menyampaikan secara profesional, humanis, karena yang menyampaikan aspirasi adalah saudara-saudara kita bersama,” tuturnya.

    Karena itu, Budi berharap seluruh rangkaian aksi penyampaian pendapat dapat berlangsung aman dan kondusif.

    Personel kepolisian yang melakukan pengamanan juga diminta tetap mengedepankan pendekatan humanis serta menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

  • Polda Metro Tangkap 21 Orang Diduga Perusuh Demo Jakarta, Sita Bom Molotov hingga Flare

    Polda Metro Tangkap 21 Orang Diduga Perusuh Demo Jakarta, Sita Bom Molotov hingga Flare

    OkeZone

    Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap 21 orang yang diduga akan membuat rusuh saat aksi penyampaian oleh mahasiswa di Jakarta hari ini. Polisi juga menyita barang bukti berupa flare hingga molotov.

    “Tim Preventive Strike dan Preemptive Education Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang yang saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait tentang membawa barang-barang membahayakan peserta aksi dan petugas serta masyarakat sekitar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

    Ia menyebutkan, petugas turut mengamankan barang berbahaya berupa petasan, flare hingga bom molotov. “Adapun barang-barang tersebut berupa petasan ataupun flare, botol yang dipersiapkan sebagai pemicu ataupun pemantik sebagai bom molotov,” ujarnya.

    Budi menegaskan, pihak-pihak yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum bukan merupakan bagian dari mahasiswa. Dilansir dari Okezone, Selasa (18/8/26).

    “Orang-orang yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum biasanya tidak terafiliasi ataupun bukan merupakan bagian dari mahasiswa yang menyampaikan pendapat,” ungkapnya. “Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bakal menggelar aksi demo bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI , Jakarta Pusat hari ini.

  • Tim Medis Polda Metro Jaya Sigap Gerak Cepat Evakuasi Mahasiswa Pingsan saat Aksi

    Tim Medis Polda Metro Jaya Sigap Gerak Cepat Evakuasi Mahasiswa Pingsan saat Aksi

    Jakarta: Tim medis Polda Metro Jaya bergerak cepat memberikan pertolongan kepada seorang mahasiswa peserta aksi penyampaian pendapat berinisial AF (21), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Limau, yang ditemukan dalam kondisi pingsan di kawasan Dukuh Atas, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026.

    AF langsung mendapatkan penanganan awal dari petugas medis di lokasi. Petugas memberikan bantuan oksigen sebelum mengevakuasinya menggunakan tandu menuju ambulans Dokkes Polda Metro Jaya.

    Untuk memastikan mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, mahasiswa tersebut kemudian dirujuk menggunakan ambulans ke RS Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat.


    Mahasiswa yang pingsan saat aksi dibawa menggunakan tandu untuk mendapatkan penanganan medis di RS Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. (Foto: Dok. Ist)

    Berdasarkan pemantauan tim medis, kondisi AF berangsur membaik setelah mendapatkan penanganan. AF telah sadar dan sudah dapat duduk, sementara petugas tetap memberikan bantuan oksigen, serta melakukan pemantauan terhadap kondisinya.
    Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, dukungan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan yang disiapkan selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Tim medis disiagakan untuk memberikan pertolongan cepat kepada peserta aksi maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan.

    “Kehadiran personel di lapangan bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan. Ketika ada peserta aksi yang membutuhkan pertolongan, tim medis langsung memberikan penanganan dan memastikan yang bersangkutan mendapatkan perawatan yang diperlukan,” ujar Kombes Pol Budi.

    Polda Metro Jaya terus mengedepankan pelayanan yang humanis selama kegiatan berlangsung, termasuk melalui kesiapsiagaan tim kesehatan, sehingga penyampaian aspirasi dapat berjalan aman dan peserta yang membutuhkan pertolongan dapat segera ditangani.

  • Tim Medis Polda Metro Jaya Sigap Gerak Cepat Evakuasi Mahasiswa Pingsan saat Aksi

    Tim Medis Polda Metro Jaya Sigap Gerak Cepat Evakuasi Mahasiswa Pingsan saat Aksi

    Jakarta: Tim medis Polda Metro Jaya bergerak cepat memberikan pertolongan kepada seorang mahasiswa peserta aksi penyampaian pendapat berinisial AF (21), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Limau, yang ditemukan dalam kondisi pingsan di kawasan Dukuh Atas, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026.

    AF langsung mendapatkan penanganan awal dari petugas medis di lokasi. Petugas memberikan bantuan oksigen sebelum mengevakuasinya menggunakan tandu menuju ambulans Dokkes Polda Metro Jaya.

    Untuk memastikan mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, mahasiswa tersebut kemudian dirujuk menggunakan ambulans ke RS Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat.


    Mahasiswa yang pingsan saat aksi dibawa menggunakan tandu untuk mendapatkan penanganan medis di RS Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. (Foto: Dok. Ist)

    Berdasarkan pemantauan tim medis, kondisi AF berangsur membaik setelah mendapatkan penanganan. AF telah sadar dan sudah dapat duduk, sementara petugas tetap memberikan bantuan oksigen, serta melakukan pemantauan terhadap kondisinya.
    Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, dukungan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan yang disiapkan selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Tim medis disiagakan untuk memberikan pertolongan cepat kepada peserta aksi maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan.

    “Kehadiran personel di lapangan bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan. Ketika ada peserta aksi yang membutuhkan pertolongan, tim medis langsung memberikan penanganan dan memastikan yang bersangkutan mendapatkan perawatan yang diperlukan,” ujar Kombes Pol Budi.

    Polda Metro Jaya terus mengedepankan pelayanan yang humanis selama kegiatan berlangsung, termasuk melalui kesiapsiagaan tim kesehatan, sehingga penyampaian aspirasi dapat berjalan aman dan peserta yang membutuhkan pertolongan dapat segera ditangani.